joax

pp 35 2021.

May 22, 2024 - MJROBHMS

pp 35 2021

uqdn

PP No. 35 Tahun 2021 - JDIH BPK RI

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja MATERI POKOK PERATURAN Abstrak

SALINAN - Kemnaker

SALINAN SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 - Hukumonline

Pusat Data Hukumonline menyediakan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yang menyatukan pengaruh kesehatan dan kesehatan kesehatan (KKK) di Indonesia. Anda dapat mengunduh file dokumen, mendownload sekarang, atau mengikuti analisis hukum dari Pusat Data Hukumonline Pro.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 - Hukumonline

NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu ... - Peraturan

35: Tahun: 2021: Tentang: PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Februari 2021: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FIXED TERM ...

This is the official document that regulates the employment relation between employers and workers/labourers based on the employment contract, which contains the elements of jobs, wage, and order. It covers the general provisions, fixed term employment contract, outsourcing, working hour and rest period, and termination of employment.

Jdih Kemnaker

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

PP No. 35 Tahun 2021 - JDIH BPK RI

Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R - PERATURAN

NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA I. UMUM Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan.

PP No. 35 Tahun 2023 - JDIH BPK RI

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. PP ini mencabut PP Nomor 97 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2016; dan PP Nomor 10 Tahun 2021. Lampiran file: 160 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 116, penjelasan hlm 117 sd 160)

PP No. 22 Tahun 2021 - JDIH BPK RI

Bidang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 ...

PP No. 7 Tahun 2021 - JDIH BPK RI

Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PP No. 35 Tahun 2021 - JDIH BPK RI

Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat.

PP 35 Tahun 2021: Perjanjian Kerja, PHK, dan Pesangon

PP 35 Tahun 2021 tentang PHK mewajibkan pengusaha membayar kompensasi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Jenis-jenis kompensasi PHK meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau uang pisah, dan uang penggantian hak. Besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK)/uang pisah didasarkan pada masa kerja karyawan.


bzod